PPAT

Camat merupakan pejabat daerah yang mengatur berbagai kegiatan yang terkait dengan wilayah yang dipimpinnya. Namun, dapatkah Camat menduduki jabatan sebagai PPAT? Ya, Camat dapat menduduki jabatan sebagai PPAT dengan kondisi tertentu.…
Read More...

Sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh PPAT dicantumkan dalam Pasal 28 Perka BPN No. 1 Tahun 2006. Ketentuan tersebut berisi tentang berbagai sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh PPAT. Sanksi-sanksi tersebut dapat berupa:…
Read More...

Dalam pelaksanaan tugasnya, PPAT diikat dalam suatu Kode Etik yang menyangkut larangan dan kewajiban yang bersangkutan dengan PPAT. Salah satu contohnya kewajiban dari PPAT adalah bekerja dengan tanggung jawab penuh, mandiri, jujur, dan…
Read More...

Seperti yang telah diketahui, PPAT merupakan pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta autentik yang berhubungan dengan hak atas tanah, seperti yang sudah diterbitkan khusus Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 1998 mengenai…
Read More...

Setelah pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) wajib melaksanakan jabatannya sebagai berikut.1. Menyampaikan hal-hal berikut ini :a. Alamat kantor; b. Contoh tanda tangan; c. Contoh paraf;…
Read More...

Daerah Kerja dan Formasi PPAT Daerah Kerja Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) merupakan suatu wilayah kewenangan seorang PPAT untuk membuat akta. Apabila suatu wilayah Kotamadya/ Kabupaten dipecah menjadi 2 bagian atau lebih, maka PPAT…
Read More...

Dengan adanya perubahan yang menyatakan wilayah kerja PPAT diperluas dari semula satu wilayah kerja kota/ kabupaten menjadi satu wilayah provinsi, memiliki potensi menimbulkan permasalahan bagi PPAT. PPAT akan merasa kesulitan…
Read More...

PPAT adalah pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk membuat akta-akta yang berkaitan dengan bidang pertanahan. PPAT disebut sebagai pejabat umum atau pejabat publik disebabkan karena PPAT diangkat dan diberhentikan oleh negara.…
Read More...

Di masyarakat hingga sekarang ini, sering kali muncul pertanyaan apakah lokasi tanah di suatu daerah, pengurusan pengalihan atas jual belinya hanya bisa dilakukan oleh notaris setempat?Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita perlu…
Read More...

Peran penting PPAT, sesuai peraturan pemerintah No.37 Tahun 1998, salah satunya adalah membuat akta tanah. Akta yang dibuat PPAT termasuk dokumen otentik yang tidak dapat disangkal kebenarannnya sehingga bisa menjadi bukti sempurna untuk…
Read More...

Setiap PPAT mempunyai karakter masing-masing yang terlihat pada setiap akta yang dibuatnya. Hal tersebut merupakan hal yang wajar selama tidak menyimpang dari aturan perundang-undangan yang berlaku. Termasuk dalam peletakan materai yang…
Read More...

Kegiatan yang terkait Pendaftaran Tanah, baik pemindahan hak atas tanah, pembebanan hak atas tanah maupun akta-akta lainnya telah diatur dalam peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Peraturan tersebut adalah PP No. 24 Tahun 1997…
Read More...