PPAT | Notaris VICTORY SH MKn

Tata Cara Pembuatan Akta PPAT

PPAT adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Satuan Rumah Susun. (Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 tahun 1998 Juncto Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 tahun 1999 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah). Pengisian blanko akta dalam

Hak dan Kewajiban Pejabat PPAT

PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) hanya mempunyai wewenang membuat akta mengenai ha katas tanah yang berada dalam lingkup kerjanya. Untuk itu, PPAT dalam melaksanakan tugasnya di haruskan untuk: Berkantor pada satu kantor pada wilayah kerjanya sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Pengangkatan. Selain itu, Pejabat Pembuat Akta Tanah juga harus memasang papan nama jabatan PPAT dengan rincian: Papan nama

Pasal 53 UUPA dalam Hak Sewa Tanah Pertanian

Pembahasan Pasal 53 UUPA Pasal 53 UUPA ayat (1) menyatakan "hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) huruf h, ialah hak gadai, hak usaha bagi hasil, hak menumpang dan hak sewa tanah pertanian diatur guna membatasi sifat-sifatnya yang bertentangan dengan Undang-undang ini dan hak-hak tersebut diusahakan hapusnya di dalam waktu yang singkat. Dalam penjelasan pasal

Dapatkah Camat Menduduki Jabatan PPAT?

Camat merupakan pejabat daerah yang mengatur berbagai kegiatan yang terkait dengan wilayah yang dipimpinnya. Namun, dapatkah Camat menduduki jabatan sebagai PPAT? Ya, Camat dapat menduduki jabatan sebagai PPAT dengan kondisi tertentu. Berikut ini penjelasannya. Berdasarkan ketentuan yang terdapat pada PP No.37 Tahun 1998, daerah kedudukan PPAT adalah di Daerah Tingkat II (Kabupaten/Kotamadya). Sayangnya, belum semua Daerah Tingkat II (Kabupaten/Kotamadya) yang

Jenis-Jenis Pelanggaran PPAT Berdasarkan Sanksi yang Diberikan

Sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh PPAT dicantumkan dalam Pasal 28 Perka BPN No. 1 Tahun 2006. Ketentuan tersebut berisi tentang berbagai sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh PPAT. Sanksi-sanksi tersebut dapat berupa: Pemberhentian PPAT dengan hormat dari jabatannya oleh Kepala Badan, dengan beberapa faktor, yaitu: Permintaan sendiri Tidak mampu lagi menjalankan tugas dan wewenangnya karena alasan kesehatan, baik jasmani

Sanksi Atas Pelanggaran PPAT

Dalam pelaksanaan tugasnya, PPAT diikat dalam suatu Kode Etik yang menyangkut larangan dan kewajiban yang bersangkutan dengan PPAT. Salah satu contohnya kewajiban dari PPAT adalah bekerja dengan tanggung jawab penuh, mandiri, jujur, dan independen (tidak berpihak). Meskipun begitu, tetap saja terjadi pelanggaran dalam pelaksanaan jabatan PPAT. Adakah sanksi atas pelanggaran yang dilakukan PPAT? Apa saja sanksinya? PPAT adalah jabatan yang

Pihak yang dapat Diangkat Menjadi PPAT

Seperti yang telah diketahui, PPAT merupakan pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta autentik yang berhubungan dengan hak atas tanah, seperti yang sudah diterbitkan khusus Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 1998 mengenai PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah). Sebelum mengetahui pihak yang dapat diangkat menjadi PPAT, mari kita simak jenis PPAT yang dapat dibagi menjadi tiga kategori sebagai berikut. PPAT

Pelaksanaan Awal Tugas PPAT

Setelah pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) wajib melaksanakan jabatannya sebagai berikut. 1. Menyampaikan hal-hal berikut ini : a. Alamat kantor; b. Contoh tanda tangan; c. Contoh paraf; d. Teraan cap/ stempel jabatannya Hal tersebut disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah Bdan Pertahaan Nasional Provinsi, Walikota/ Bupati Kepala Daerah Tingkat II, Ketua Pengadilan Negeri, dan Kepala Kantor

Daerah Kerja dan Formasi PPAT

Daerah Kerja dan Formasi PPAT Daerah Kerja Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) merupakan suatu wilayah kewenangan seorang PPAT untuk membuat akta. Apabila suatu wilayah Kotamadya/ Kabupaten dipecah menjadi 2 bagian atau lebih, maka PPAT dapat memilih satu wilayah untuk kerjanya dengan tenggang satu tahun untuk memilih. Jika ia tidak memilih, maka di tempat ia bertugas serta terdapat kantor pertanahannya adalah

Perluasan Wilayah Kerja PPAT dan Permasalahannya

Dengan adanya perubahan yang menyatakan wilayah kerja PPAT diperluas dari semula satu wilayah kerja kota/ kabupaten menjadi satu wilayah provinsi, memiliki potensi menimbulkan permasalahan bagi PPAT. PPAT akan merasa kesulitan melaksanakan tugasnya baik dari segi teknis PPAT maupun yang berhubungan dengan BPN atau perpajakan. Lalu permasalahan apa sajakah itu? Berikut penjelasannya. PPAT akan kesulitan untuk berhubungan dengan BPN (Badan Pertahanan

PPAT bukan Pejabat Tata Usaha Negara

PPAT adalah pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk membuat akta-akta yang berkaitan dengan bidang pertanahan. PPAT disebut sebagai pejabat umum atau pejabat publik disebabkan karena PPAT diangkat dan diberhentikan oleh negara. Segala kewenangan dan tugas-tugas yang berkaitan dengan PPAT/pejabat umum pun telah diatur secara jelas di dalam peraturan perundang-undangan. PPAT memiliki kewenangan untuk membuat akta-akta atau dokumen autentik dalam bidang

Wilayah Kerja Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)

Di masyarakat hingga sekarang ini, sering kali muncul pertanyaan apakah lokasi tanah di suatu daerah, pengurusan pengalihan atas jual belinya hanya bisa dilakukan oleh notaris setempat? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita perlu mengetahui terlebih dahulu dasar-dasar hukum yang mengikatnya. Berikut adalah penjelasannya. Sesuai dengan Pasal 18 UU No. 30 Th 2004 mengatur Jabatan Notaris, dijelaskan bahwa Notaris menempati kedudukan kerja