Skip to main content
Proses Pendirian Perkumpulan

Proses Pendirian Perkumpulan

Proses Pendirian Perkumpulan Syarat Mendirikan Paguyuban Buat sebuah perkumpulan memiliki statusi berbadan hukum, mesti memperoleh pengesahan dari pejabat negara yang mempunyai kewenangan terlebih dahulu. Sekarang, untuk pengesahan suatu perkumpulan menjadi badan hukum kewenangannya dimiliki oleh Menteri Hukum dan HAM. Sesudah mendapat pengesahan oleh Menteri Hukum dan HAM, selanjutnya dilakukan proses pengumuman didalam BNRI(Berita Negara Republik Indonesia). prosedur pembuatan badan usaha
Cara Pendirian Perkumpulan Serta Syaratnya

Cara Pendirian Perkumpulan Serta Syaratnya

Cara Pendirian Perkumpulan   Perkumpulan Adalah Badan hukum yang terdiri dari kumpulan orang didirikan guna mewujudkan kesamaan maksud serta tujuan tertentu di bidang keagamaan, sosial, atau kemanusiaan dan juga tidak membagikan keuntungan buat anggotanya Akta Pendirian Perkumpulan Akta Pendirian Perkumpulan  yang dibuat dihadapan Notaris Memuat : nama para pendiri sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk. Apabila terdapat orang asing, cantumkan nama
Perbedaan Perkumpulan Berbadan Hukum dan Bukan

Perbedaan Perkumpulan Berbadan Hukum dan Bukan

Banyak masyarakat yang ingin membuat suatu perkumpulan dengan masyarakat lain untuk suatu kegiatan atau keperluan tertentu. Namun, banyak masyarakat juga yang kebingungan dengan perbedaan perkumpulan yang berbadan hukum dan bukan berbadan hukum. Lalu apa saja perbedaan dari keduanya? Simak tabel berikut ini. No. Perbedaan Bukan Berbadan Hukum Berbadan Hukum 1. Contoh Ormas (Organisasi Massa), LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) yang menangani
Apakah Perkumpulan dan Perhimpunan Sama?

Apakah Perkumpulan dan Perhimpunan Sama?

Sebelum mengetahui apakah perkumpulan dan perhimpunan itu sama, perhatikan keterangan berikut ini. Buku “Badan Hukum” Hal. 119 karangan Chidir Ali Perkumpulan atau perhimpunan berasal dari bahasa Belanda kata ‘vereniging’. Dalam perkumpulan atau perhimpunan ini beberapa orang yang ingin mencapai suatu tujuan dengan tidak mencari keuntungan (dalam bidang non-ekonomis) sudah bersepakat mengadakan kerja sama yang dinamakan “reglemen” atau “statuten” atau “anggaran