Akta PPAT

Pembatalan Akta PPAT ( Pejabat Pembuat Akta Tanah)

Pembatalan Akta PPAT

  Apakah akta PPAT hanya bisa dibatalkan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ataukah bisa dilakukan oleh para pihak sendiri harus? Apakah pembatalan bisa dilakukan sebelum/sesudah pendaftaran pemindahan/pembebanan hak dilakukan di kantor pertanahan? Aturan mengenai pembatalan akta PPAT tercantum dalam Pasal 45 ayat (1) huruf g PP …

Read More »

Mengapa dalam Akta PPAT ditempelkan Materai?

Mengapa dalam Akta PPAT Terdapat Materai

Dalam setiap akta PPAT hampir selalu terdapat materai. Mengapa demikian? Padahal materai sendiri bukan lah syarat sahnya suatu akta PPAT. Keberadaan materai dalam akta PPAT tidaklah berkaitan dengan kesahan akta tersebut, melainkan sebagai cara pelunasan bea materai yang dibebankan pada akta tersebut. Akta PPAT menjadi salah satu akta yang dikenakan …

Read More »

Penggunaan Kuasa untuk Menjual dalam Pembuatan Akta Jual Beli

Penggunaan Kuasa Menjual di Pembuatan AJB

Dalam praktik pembuatan akta jual beli tanah , tidak jarang ditemukan pihak penjual diwakili oleh pihak lain yang diberikan kuasa untuk menjual. Pada dasarnya kuasa untuk menjual diberikan oleh pihak penjual (pemilik tanah) yang tidak dapat hadir saat pembuatan akta jual beli sebab suatu alasan. Salah satu contohnya adalah pelaksanaan …

Read More »

Tata Cara Pengisian Akta Pemberian Hak Tanggungan

Tata Cara Pengisian Akta Pemberian Hak Tanggungan

Aturan Pengisian Akta Secara Umum Cara mengisi akta pemberian hak tanggungan adalah sebagai berikut. Tahap 1 Setiap akta bisa digunakan sebagai bukti pemberian hak tanggungan atas satu/beberapa hak atas tanah dan/atau hak milik atas satuan rumah susun yang letaknya di wilayah kerja suatu Kantor Pertanahan sebagai menjamin suatu utang. Akta …

Read More »

Akta PPAT Sebagai Akta Otentik

Akta PPAT Sebagai Akta Otentik

Dasar Hukum Akta Otentik Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 PP No.24 Tahun 2016 mengenai perubahan PP No.37 Tahun 1998 yang berisikan Peraturan Jabatan untuk Pejabat Pembuat Akta Tanah (PP No. 24 Tahun 2016) yang menguraikan definisi dari PPAT. Peraturan tersebut menjabarkan bahwa akta yang dibuat oleh seorang PPAT adalah …

Read More »

Syarat Prosedur dan Pengertian Akta PPAT

Syarat Prosedur dan Pengertian Akta PPAT

Bagi Anda yang pernah mengurus akta yang berhubungan dengan tanah pasti sudah tidak asing lagi dengan nama “Akta PPAT”. Akta ini diperlukan untuk memperkuat keotentikan dari hak milik atas tanah tersebut. Lalu sebenarnya apa pengertian dari Akta PPAT? Bagaimana syarat dan prosedur pembuatannya? Dan siapa saja yang terlibat di dalamnya? …

Read More »

Pengertian Akta Jual Beli PPAT

Pengertian Akta Jual Beli PPAT adalah

Pengertian Akta Jual Beli PPAT Akta jual beli adalah dokumen yang menjelaskan peralihan hak, contoh jual beli tanah, jadi peralihan atas tanah dari pemilik sebelumnya ke pemilik yang baru. Peralihan hak atas tanah ini wajib melalui PPAT dan tidak bisa di bawah tangan. Langkah PPAT dalam pembuatan akta jual beli Pemeriksaan …

Read More »

Biaya Akta Jual Beli Tanah PPAT

Biaya Akta Jual Beli Tanah PPAT 2018

Biaya Akta Jual Beli Tanah PPAT Pembuatan AJB singkatan dari (akta jual beli) juga memerlukan biaya. Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) adalah Pembuat AJB. Nominal biaya Akta jual beli (AJB) di PPAT itu tidak sama pada di seluruh daerah, Tapi biaya harga pembuatan AJB tersebut tidak boleh melebihi dari batasan …

Read More »

Biaya Pembuatan Akta Tanah

Dalam Penerbitan Akta dikenakan Pajak BPHTB dan PPh diatur dalam Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 ( peraturan dibawahnya masing-masing daerah diatur dalam PERDA ) dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan jo. Nomor 7 Tahun 1991 jo. Nomor 10 Tahun 1994 jo. Nomor 17 Tahun 2000 …

Read More »

Bagaimana Tanah untuk Keperluan Perusahaan Menurut Hukum ?

Pelaksanaaan sewa menyewa tanah pertanian di daerah pedesaan umumnya terjadi atas dasar adanya rasa saling percaya dan kejujuran antara penyewa dan pemberi sewa serta perjanjian sewa menyewa yang dilakukan berdasar pada hukum adat dan kebiasaan masyarakat setempat, serta dilakukan di depan kepala adat atau kepala desa. Hal ini tentu saja …

Read More »