Skip to main content

Syarat Prosedur dan Pengertian Akta PPAT

Syarat Prosedur dan Pengertian Akta PPAT

Bagi Anda yang pernah mengurus akta yang berhubungan dengan tanah pasti sudah tidak asing lagi dengan nama “Akta PPAT”. Akta ini diperlukan untuk memperkuat keotentikan dari hak milik atas tanah tersebut. Lalu sebenarnya apa pengertian dari Akta PPAT? Bagaimana syarat dan prosedur pembuatannya? Dan siapa saja yang terlibat di dalamnya? Mari kita simak ulasan berikut ini.

Syarat Prosedur dan Pengertian Akta PPAT

Pengertian Akta PPAT

Akta PPAT adalah dokumen resmi otentik yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah mengenai prbuatan hukum atas hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun. Akta ini dibuat sebagai bukti dilaksanakannya perbuatan hukum mengenai hal tersebut.

Dasar Hukum Akta PPAT

Dasar hukum yang melandaskan akta PPAT adalah Peraturan Kepala Badan Pertahanan Nasional No. 37 Tahun 1998 Pasal 1 No. 4 yang berisi sebagai berikut.

Tanah atau satuan rumah susun yang dibuatkan aktanya akan didaftarkan ke Kantor Pertahanan. Dasar hukum yang melandaskan pendaftaran tanah tersebut terdapat pada Peraturan Pemerintah RI No. 24 Tahun 1997 Pasal 1 No. 1 yang berisi sebagai berikut.

Syarat dalam Pembuatan Akta PPAT

Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pembuatan Akta PPAT adalah sebagai berikut.

  1. Pemohon atau kuasanya hadir di hadapan PPAT.
  2. Tanah yang akan dibuatkan aktanya tidak dalam sengketa apapun.
  3. Keterangan mengenai hak atas tanah dan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun harus benar.
  4. Disaksikan oleh dua orang saksi yang telah memenuhi syarat.

Prosedur dalam Pembuatan Akta PPAT

Terdapat beberapa prosedur yang harus diikuti dalam pembuatan akta tersebut, yaitu sebagai berikut :

PPAT melakukan pemeriksaan sertifikat dan catatan lain di Kantor Pertahanan setempat mengenai tanah atau satuan rumah susun yang akan dibuatkan aktanya dengan menjelaskan tujuan yang dimaksud.

Mengisi blanko akta yang tersedia sesuai dengan kejadian, status, dan data yang benar dengan disertai dokumen sesuai peraturan undang-undang dan disaksikan oleh 2 orang saksi.

PPAT mencantumkan NIB (Nomor Identifikasi Bidang Tanah) atau nomor hak atas tanah, nomor SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) PBB, serta penggunaan dan pemanfaatan tanah tersebut sesuai dengan keadaan di lapangan.

Saksi memberi kesaksian mengenai :

  • Identitas pemohon.
  • Kehadiran para pihak atau kuasanya.
  • Kebenaran data.
  • Keberadaan dokumen yang diperlukan.
  • Telah dilaksanakan proses pembuatan akta oleh para pihak yang bersangkutan

Akta otentik, surat di bawah tangan, dokumen lainnya dijilid dalam satu sampul yang terdapat 50 akta.

PPAT menyampaikan akta PPAT dan dokumen lainnya kepada Kepala Kantor Pertahanan paling lambat 7 hari kerja setelah ditandatangani oleh yang bersangkutan.

Hak Para Pihak dalam Pembuatan Akta PPAT

Wewenangan yang dimiliki PPAT berbeda-beda tergantung jenis PPAT nya, seperti sebagai berikut.

  1. PPAT : Membuat akta otentik mengenai hak atas tanah dan Hak Milik  Atas Satuan Rumah Susun yang terletak di dalam daerah kerjanya.
  2. PPAT Sementara : Membuat akta otentik mengenai hak atas tanah dan Hak Milik  Atas Satuan Rumah Susun di dalam wilayah kerja jabatannya.
  3. PPAT Khusus : Membuat akta otentik secara khusus dalam penunjukannya.

Selain wewenang dalam pembuatan akta, PPAT juga memiliki hak untuk memperoleh uang jasa dari pembuatan akta tersebut, sedangkan pemohon memiliki hak untuk dibuatkan akta dari tanah atau satuan rumah susun miliknya sesuai prosedur yang ada.

Kewajiban Para Pihak dalam Pembuatan Akta PPAT

Dalam pembuatan Akta PPAT, PPAT memiliki kewajiban sebagai berikut.

  1. Melakukan pemeriksaan kesesuaian sertifikat.
  2. Mendaftarkan tanah dengan cara membuat akta sebagai bukti otentik mengenai hak atas tanah atau satuan rumah susun ke Kantor Pertahanan masing-masing.
  3. Membebaskan uang jasa kepada orang yang tidak mampu, namun dibuktikan secara sah.
  4. Membuat akta di kantornya dengan dihadiri oleh pihak yang bersangkutan atau kuasanya.
  5. Membuat daftar akta dengan satu buku daftar akta.

Pihak pemohon memiliki kewajiban sebagai berikut.

  1. Menyiapkan dokumen yang diperlukan.
  2. Memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai keadaan dan status tanah atau satuan rumah susun yang akan dibuatkan aktanya.

Larangan dalam Pembuatan Akta PPAT

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dalam pembuatan akta, PPAT memiliki larangan yang tidak boleh dilakukan, yaitu sebagai berikut.

  1. Melakukan pelanggaran ringan, seperti :
  • Memungut uang jasa melebihi ketentuan.
  • Tidak menyampaikan laporan bulanan mengenai akta yang dibuatnya.
  • Merangkap jabatan sebagai advokat, pegawai negeri, pegawai BUMN/ BUMD, dan jabatan lain yang dilarang undang-undang.
  1. Melakukan pelanggaran berat, seperti :
  • Membuat akta sebagai permufakatan jahat yang menyebabkan terjadinya sengketa atau konflik pertanahan.
  • Melakukan pembuatan akta di luar daerah kerjanya.
  • Memberikan keterangan yang tidak benar di dalam akta.
  • Membuat akta sedangkan yang berkepentingan atau kuasanya tidak hadir di hadapannya.
  • Membuat akta sedangkan mengetahui bahwa hak atas tanah dan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun masih dalam sengketa.
  • Tidak membaca akta di depan pihak yang bersangkutan.
  • Membuat akta di depan pihak yang tidak berwenang.
  • Membuat akta dalam masa cuti atau dalam keadaan dikenakan sanksi pemberhentian sementara.

Terdapat larangan lain bagi PPAT dalam pembuatan akta yaitu dilarang membuat akta dengan sebagian bidang tanah telah terdaftar atau mendaftarkan tanah milik adat, sebelum diberikan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) dan diukur oleh Kantor Pertahanan.

Selain PPAT, pihak yang mengajukan pembuatan akta pun dilarang melakukan hal-hal berikut ini.

  1. Pihak yang bersangkutan atau kuasanya tidak hadir di hadapan PPAT.
  2. Hak atas tanah dan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun miliknya masih dalam sengketa.

Pengecualian yang Boleh Dilakukan dalam Pembuatan Akta PPAT

PPAT diperbolehkan membuat akta di luar kantor apabila pihak yang bersangkutan atau kuasanya tidak dapat datang ke kantor PPAT dengan alasan yang sah, namun tetap hadir di hadapan PPAT di tempat yang telah disepakati.

Akibat Hukum dari Pembuatan Akta PPAT

Akibat hukum dari pembuatan Akta PPAT adalah tanah atau satuan rumah susun yang sudah dibuatkan aktanya, telah terdaftar secara hukum dan menjadi salah satu bukti perbuatan hukum yang bisa dijadikan dasar bagi pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah. Selain itu, terdapat akibat hukum lainnya sebagai berikut.

  1. Pemegang hak atas tanah dan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun mendapatkan perlindungan hukum dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan.
  2. Informasi mengenai bidang tanah dan satuan rumah susun yang sudah terdaftar kepada yang berkepentingan termasuk Pemerintah, agar dapat memperoleh data yang diperlukan untuk kepentingan hukum.

Macam-Macam dari Akta PPAT

Akta yang dapat dibuat PPAT terdapat berbagai macam, yaitu sebagai berikut.

  1. Akta jual beli
  2. Akta hibah
  3. Akta tukar menukar
  4. Akta pembagian hak bersama
  5. Akta pemasukan ke dalam perusahaan
  6. Akta pemberian Hak Tanggungan
  7. Akta pemberian kuasa membebankan Hak Tanggungan
  8. Akta pemberian Hak Guna Bangunan/ Hak Pakai atas tanah Hak Milik.

Nah itu dia penjelasan mengenai Akta PPAT dimulai dari pengertian, syarat dan prosedur, hak dan kewajiban para pihak yang bersangkutan, sampai ke macam-macam Akta PPAT. Anda sekarang sudah lebih mengetahui mengenai Akta PPAT dan dapat langsung mempraktikkannya dengan mengurus akta hak tanah yang Anda miliki. Selamat mencoba! Semoga artikel ini dapat membantu Anda.

You may also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *