Skip to main content

Pembatalan Akta PPAT ( Pejabat Pembuat Akta Tanah)

 

Apakah akta PPAT hanya bisa dibatalkan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ataukah bisa dilakukan oleh para pihak sendiri harus? Apakah pembatalan bisa dilakukan sebelum/sesudah pendaftaran pemindahan/pembebanan hak dilakukan di kantor pertanahan?

Aturan mengenai pembatalan akta PPAT tercantum dalam Pasal 45 ayat (1) huruf g PP No.24 Tahun 1997 mengenai pendaftaran tanah. Dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa Kepala Kantor Pertanahan bisa menolak pendaftaran pemindahan hak/pembebanan hak, jika perbuatan hukum seperti yang ditercantum dalam Pasal 37 ayat (1) PP No.24 Tahun 1997 dibatalkan oleh pihak-pihak terkait sebelum didaftarkan oleh Kantor Pertanahan.

Akta PPAT merupakan alat pembuktian telah dilakukannya suatu perbuatan hukum. Akibatnya, jika perbuatan hukum tersebut batal/dibatalkan, akta PPAT yang terkait tidak lagi bisa dijadikan alat bukti perbuatan hukum tersebut. Pendaftaran tidak bisa dibatalkan, jika suatu perbuatan hukum dibatalkan sendiri oleh pihak-pihak yang terkait, sedangkan perbuatan hukum tersebut telah didaftarkan di Kantor Pertanahan. Pengubahan data pendaftaran tanah yang disesuaikan dengan pembatalan perbuatan hukum tersebut harus didasari oleh alat bukti lainnya, seperti putusan pengadilan/akta PPAT mengenai perbuatan hukum yang baru.

Jika pembatalan terjadi sebelum dilakukannya pendaftaran di Kantor Pertanahan, pembatalan tersebut bisa dilakukan dengan menggunakan akta Notaris/akta pihak, sebab akta perbuatan yang terdapat dalam akta PPAT adalah perbuatan perdata para pihak. Namun, jika pembatalan dilakukan dalam proses pendaftaran di Kantor Pertanahan, berlaku Pasal 45 PP No.24 Tahun 1997, yakni pembatalan harus dilakukan dengan putusan pengadilan. Berdasar pada prinsip hukum perdata, saat dilakukan pembatalan, semua keadaan tersebut harus dikembalikan kepada keadaan semula saat-saat sebelum terjadinya perbuatan hukum yang bersangkutan.

You may also like