Skip to main content

Akta PPAT Sebagai Akta Otentik

Akta PPAT Sebagai Akta OtentikDasar Hukum Akta Otentik
Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 PP No.24 Tahun 2016 mengenai perubahan PP No.37 Tahun 1998 yang berisikan Peraturan Jabatan untuk Pejabat Pembuat Akta Tanah (PP No. 24 Tahun 2016) yang menguraikan definisi dari PPAT. Peraturan tersebut menjabarkan bahwa akta yang dibuat oleh seorang PPAT adalah akta yang autentik. Aturan dalam Pasal 24 PP No.37 Tahun 1998 mengenai Peraturan Jabatan untuk Pejabat Pembuat Akta Tanah (PP No. 37 Tahun 1998) memberikan aturan bahwa “Ketentuan-ketentuan lebih lanjut berkaitan dengan tata cara pembuatan akta PPAT diatur dalam dengan jelas dalam peraturan perundang-undangan mengenai pendaftaran tanah”. Peraturan perundang-undangan tersebut adalah PMNA No. 3 Tahun 1997 mengenai Ketentuan Pelaksanaan PP No.24 Tahun 1997 mengenai Pendaftaran Tanah, saat ini telah berubah menjadi Perkaban No. 8 Tahun 2012. PMNA No.3 Tahun 1997 menyatakan bahwa akta PPAT perlu menggunakan blanko yang telah disediakan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN), sementara Perkaban No.8 Tahun 2012 menyatakan bahwa saat ini, PPAT dapat mencetak sendiri akta yang akan dibuatnya dan tidak perlu lagi menggunakan blanko. Namun, susunannya masih berbentuk seperti blanko PPAT yang terdahulu.

Akta Otentik Adalah . . .
Sesuai dengan peraturan tersebut dapat disimpulkan bahwa dasar hukum dari akta PPAT adalah Peraturan Pemerintah, sementara bentuknya sendiri berpedoman atau menyesuaikan dengan bentuk yang telah ditetapkan oleh Peraturan Menteri. Pasal 1868 KUHPer memberikan syarat bahwa sebuah akta dapat digolongkan sebagai akta autentik, jika bentuknya sesuai dengan apa yang telah ditentukan oleh perundang-undangan. Akta PPAT memiliki bentuk yang telah diatur oleh aturan yang dalam hierarki perundang-undangan, memiliki tingkatan yang berada di bawah undang-undang atau disebut juga bukan undang-undang.

Akta PPAT sebagai Akta Otentik
Dengan susunan yang sesuai aturan atau bentuk yang telah telah ditentukan meski bukan oleh undang-undang, tetapi akta PPAT tetap menjadi akta otentik karena berdasarkan UU No.12 Tahun 2011, disebutkan bahwa peraturan pemerintah adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dengan tujuan mempermudah menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya. Dengan demikian, akta PPAT pun dapat disebut sebagai akta yang otentik. Selain itu, sesuai dengan Pasal 165 H.I.R tersebut tidak mensyaratkan bahwa bentuk suatu akta autentik harus ditentukan oleh Undang-Undang, tetapi hanya harus dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berkuasa membuatnya. Dan PPAT merupakan pejabat umum.

You may also like