Perjanjian Simulasi dalam Akta Notaris

Perjanjian Simulasi dalam Akta NotarisPengertian Bentuk dan Substansi  Perjanjian Simulasi

Tolak ukur untuk menentukan suatu perjanjian termasuk perjanjian simulasi/ perjanjian pura-pura/ perjanjian persekongkolan di dalamnya didasarkan pada peraturan undang-undang atau prinsip hukum sebagai kriterium kebenaran yaitu sebagai berikut.

  1. Pasal 1873 KUH.Perdata berisi :
  2. Pasal 1335 jo 1337 KUH.Perdata mengenal adanya 3 macam kausa sebagai berikut.
  3. Perjanjian tanpa kausa

Perjanjian tanpa tujuan atau sebab. Perjanjian ini bukan termasuk kausa yang terlarang maupun palsu. Perjanjian ini adalah suatu perjanjian yang dituju oleh pihak yang tidak mungkin untuk dilaksanakan. Contoh perjanjian tanpa kausa yaitu: Perjanjian novasi yang bermaksud untuk menggantikan ikatan lama dengan ikatan baru. Perjanjian novasi menjadi batal jika perikatan lama yang hendak diganti tidak ada.

Perjanjian dengan kausa palsu

Suatu perjanjian yang memang mengandung kausa namun bukan kausa yang sebenarnya. Kausa ini merupakan kausa yang dilarang dan bertentangan dengan UU, Ketertiban Umum,  atau Kesusilaan. Namun bisa juga kausa  palsu itu bukan merupakan kausa yang terlarang.

Perjanjian kausa yang terlarang

Suatu perjanjian yang bertentangan dengan Undang-Undang, Kesusilaan serta Ketertiban Umum. Perjanjian yang dilarang oleh undang-undang bisa ditinjau dari 3 aspek, yaitu motivasi atau maksud dan tujuan membuat perjanjian yang dilarang oleh UU, substansi perjanjian yang dilarang oleh UU, dan pelaksanaan perjanjian yang dilarang oleh UU.

Sebagaimana dimaksud pada Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, kata sepakat adalah unsur yang ada dalam lahir atau terbentuknya suatu perjanjian. Berdasarkan undang-undang tersebut, menjelaskan bahwa bentuk perjanjian simulasi atau perjanjian pura-pura/ persekongkolon yaitu sebagai berikut.

  1. Perjanjian simulasi terjadi apabila terdapat 2 persetujuan yaitu persetujuan lanjutan (akta lanjutan) dibuat berbeda dengan persetujuan semula (akta asli) dan perbuatan hukum yang dimuat dalam akta lanjutan disembunyikan dari pihak ketiga atau pihak luar. Perbuatan hukum lanjutan ditinjau dari sudut kausanya dapat dibagi menjadi 2 yaitu perjanjian simulasi absolut (perbuatan hukum lanjutan berisi kausa terlarang) dan perjanjian simulasi relatif (perbuatan hukum yang kausanya tidak terlarang).
  2. Perjanjian simulasi terjadi apabila terdapat ketidaksesuaian antara pernyataan dan kehendak. Perjanjian simulasi tersebut bisa dalam 1 persetujuan, yaitu pernyataan dituangkan di dalam suatu akta sedangkan kehendak para pihak disembunyikan atau dirahasiakan dari pihak ketiga dan tidak dituangkan dalam suatu akta.
  3. Perjanjian simulasi terjadi apabila suatu persetujuan berisi kausa palsu atau bukan kausa yang sebenarnya. Kausa yang sebenarnya dapat berupa kausa terlarang, dapat juga berupa kausa tidak terlarang. Bentuk perjanjian simulasi ini bisa terjadi dalam 1 persetujuan yang tertuang dalam akta, dimana kausa dalam persetujuan itu bukan kausa yang sebenarnya atau palsu.

 

Perjanjian Simulasi dalam Media Akta Notaris

Bentuk perjanjian simulasi yang bisa terjadi melalui media  akta notaris, adalah sebagai berikut.

  1. Sebagai kelanjutan akta jual beli yaitu perjanjian pengosongan dengan ganti rugi, dimana akta jual beli merupakan akta asli, sedangkan perjanjian pengosongan dengan ganti rugi adalah akta lanjutan sebagai perjanjian simulasi, dan disembunyikan atau dirahasiakan dari pihak ketiga atau pihak luar.
  2. Pengikatan jual beli dengan kausa pengakuan hutang, yaitu perjanjian simulasi ketidaksesuain antara kehendak dengan pernyataan, kemudian disembunyikan dan/atau dirahasikan dari pihak ke3. Para pihak menandatangani akta Pengikatan Jual Beli (Pernyataan) namun kehendaknya yaitu pengakuan hutang, oleh sebab itu terjadilah pertentangan antara kehendak dan pernyataan.

Comments are closed.