Pengambilan Fotocopy Minuta Akta Notaris pada Perkara Pidana dan Perdata

Pengambilan Fotocopy Minuta Akta NotarisCara pengambilan fotocopi minuta akta Notaris pada prkara pidana (mengacu PERMEN KUMHAM NOMOR: M.03.HT.03.10 TAHUN 2007) adalah sebagai berikut.
1. Dengan mencantumkan alasan pengambilan fotocopy minuta akta Notaris, penyidik mengajukan persetujuan kepada Majelis Pengawas Daerah yang disampaikan kepada Notaris yang bersangkutan. Hal ini terdapat dalam Pasal 2 ayat [1], [2] dan [3].
2. Pasal 9 menjelaskan bahwa Majelis Pengawas Daerah (MPD) memberikan persetujuan, apabila termasuk ke dalam hal berikut ini.
a. Dugaan tindak pidana berkaitan dengan Minuta Akta dan/ atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; atau
b. Masih adanya hak menuntut berdasarkan ketentuan daluwarsa di bidang pidana dalam undang-undang.
c. Penyangkalan keabsahan tanda tangan dari pihak yang bersangkutan.
d. Dugaan penambahan atau pengurangan dari Minuta Akta; atau
e. Dugaan Notaris melakukan pemunduran tanggal akta (antidatum).
3. Pada pasal 10, sebelum menyerahkan, MPD mendengarkan keterangan Notaris yang bersangkutan.
4. Apabila MPD menyetujui, lalu penyidik, Penuntut Umum atau Hakim miminta Notaris untuk menyerahkan fotocopy minuta akta untuk dilakukan pemeriksaan forensik. Hal ini terdapat dalam Pasal 13.
5. Penyerahan fotocopy minuta akta Notaris yang dilakukan bersamaan dengan berita acara mengenai penyerahan tersebut serta ditandatangani MPD, Penerima dan Notaris yang bersangkutan.
6. Penyidik, Penuntut umum atau Hakim mengembalikan kepada Notaris setelah pemeriksaan terhadap fotocopy minuta akta Notaris telah selesai.

Selain cara pengambilan fotocopy minuta akta Notaris, terdapat juga cara pemanggilan Notaris itu sendiri yaitu sebagai berikut.
1. Penyidik, Penuntut Umum atau Hakim mengajukan ijin pemanggilan Notaris kepada MPD disertai dengan alasan-alasan pemanggilan.
2. MPD mempelajari alasan pemanggilan yang diajukan penyidik, penuntut umum atau Hakim. Apabila :
a. Dugaan adanya tindak pidana dalam penyimpanan Notaris yang ada hubungannya dengan Akta dan/ atau surat-surat yang berhubungan dengan Minuta Akta atau Protokol Notaris.
b. Hak menuntut berdasarkan ketentuan daluwarsa dalam peraturan undang-undang di bidang pidana belum gugur.
3. MPD akan mendengar keterangan Notaris yang bersangkutan apabila alasan yang diajukan termasuk dalam ranah Hukum Pidana.
4. Pemanggilan Notaris untuk diadakan pemeriksaan dan penyidikan terhadap perkara yang diajukan oleh penyidik, penuntut umum atau Hakim.
5. MPD akan memberikan persetujuan pemaggilan yang diajukan penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim apabila menurut pendapat MPD terdapat unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan oleh Notaris.
6.MPD akan membuat berita acara pada  MPP&MPW setelah mmbuat laporan pemanggilan .

Sedangkan cara pengambilan fotocopy minuta akta Notaris pada perkara perdata adalah sebagai berikut.
1. MPD dapat secara langsung meminta fotocopy minuta akta Notaris yang bersangkutan apabila pelapor langsung melaporkan kepada MPD.
2. Hakim dapat meminta kepada tergugat Notaris untuk menyerahkan fotocopy minuta akta tanpa harus melalui persetujuan MPD apabila pelapor mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri.
Tidak lupa cara pemanggilan Notaris dalam perkara perdata adalah dengan cara Hakim dapat secara langsung meminta kepada Notaris yang bersangkutan untuk datang dalam persidangan tanpa persetujuan MPD.

Comments are closed.