Kebatalan Dan Pembatalan Akta Notaris Setelah Berlakunya UUJNP

Mengenai kebatalan atau pembatalan akta notaris, menurut Pasal 84 UUJN apabila Notaris tidak melakukan (melanggar) ketentuan yang terdapat pada Pasal 16 ayat (1) huruf i dan k, Pasal 41, 44, 48, 49, 50, 51, dan 52, maka akta yang bersangkutan hanya memiliki kekuatan pembuktian sebatas akta di bawah tangan, dengan kata lain akta menjadi batal demi hukum.

Berikut pembatalan akta yang berhubungan dengan Notaris.

Akta Notariil Bisa Dibatalkan

  • Akta yang dibatalkan adalah akta yang tidak memenuhi unsur kesepakatan antar pihak dan unsur kecakapan bertindak.
  • Pembatalan dilakukan hakim atas tuntutan pihak yang memiliki hak dari undang-undang dengan status batal demi hukum, kecuali pembatalan yang dilakukan atas kesepakatan bersama tidak akan menimbulkan akibat hukum tersebut.

Akta Notariil yang Memiliki Kekuatan Bukti sebagai Akta si Bawah Tangan

UUJNP mengatur sanksi mengenai akta yang memiliki pembuktian sebagai akta di bawah tangan.

Akta Notariil Batal Demi Hukum

Dalam UUJNP tidak mengatur sanksi akta yang batal demi hukum, namun sebuah akta notariil tetap dapat berakibat kebatalan (batal demi hukum). Kebatalan tersebut terbagi menjadi 2 bagian yaitu sebagai berikut.

  • Kebatalan Absolut

Maksud dari kebatalan ini yaitu tindakan hukum yang telah batal tidak akan menyebabkan akibat hukum bagi pihak manapun dan batal bagi siapapun. Dengan kata lain, tidak ada pihak yang terikat dengan tindakan hukum yang tidak memiliki akibat hukum sejak awal.

  • Kebatalan Relatif

Kebatalan yang disebabkan oleh tidak terpenuhinya unsur-unsur yang terdapat pada undang-undang.

Comments are closed.